Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi – Bikini 2

 In Suara Unpar
Poster Bikini Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Poster Bikini Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Pemerintahan Jokowi-JK beserta kabinetnya telah memimpin negara Republik Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Awalnya masyarakat Indonesia percaya dan optimis pada Pemerintahan Jokowi-JK akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Seiring berjalannya waktu kinerja kabinet kerja mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan karena dianggap kurang membawa perubahan yang berarti. Kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dengan kabinet kerjanya akhir-akhir ini terus menjadi isu yang hangat dalam kehidupan perpolitikan Indonesia.

Kinerja kabinet kerja memang menunjukkan indikasi yang kuat akan terjadinya reshuffle, indikasi yang kuat ini didukung oleh data dua lembaga survei dalam rentang waktu antara 23-30 Maret 2015. Dalam survei yang digelar Hanta, sebanyak 48,5 persen responden tidak puas dengan pemerintahan Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Lalu 44 persen responden menyatakan puas. Poltracking sendiri menggelar survey terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Hasilnya, di bidang hukum saja, 55 persen responden tidak puas terhadap kepemimpinan Jokowi.

Sehubungan dengan data di atas kinerja beberapa menteri yang kurang konsisten dalam melakukan tugasnya akhirnya membuat Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan reshuffle terhadap kabinet kerja. Reshuffle yang dilakukan Jokowi inipun menuai kontroversi di kalangan masyarakat, opini masyarakat seakan terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu yang pro dan yang kontra terhadap perombakan kabinet kerja.

Suasana Diskusi Bikini Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Suasana Diskusi Bikini: Reshuffle Kabinet Kerja Jokowi

Masih mudanya umur kabinet kerja, dinilai kalangan kontra bahwa kabinet ini belum layak direshuffle. Sebagai gambaran, reshuffle pertama yang dilakukan SBY adalah 5 Desember 2005 ketika SBY menjabat sudah lebih dari setahun, awal masa kerja kabinet Indonesia Bersatu II adalah 21 Oktober 2004. Namun kabinet kerja Jokowi yang belum genap 100 hari umurnya ini sudah direshuffle.

Namun bagi kalangan pro, beberapa isu seperti komunikasi pemerintah yang buruk, kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan hukum yang kurang memuaskan dan lainnya menjadi alasan kuat untuk cepat-cepat mengganti menteri-menteri yang bersangkutan, dengan harapan bahwa menteri-menteri yang baru dapat memperbaiki keadaan Indonesia yang dianggap dalam kondisi yang kurang baik.

Adapun, menteri-menteri yang terkena reshuffle adalah berikut;

  1. Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Luhut adalah Kepala Staf Kepresidenan.

  2. Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil. Darmin adalah mantan Gubernur Bank Indonesia.

  3. Rizal Ramli mejadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Rizal Ramli adalah mantan Menko Perekonomian pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

  4. Thomas Trikasih Lembong menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel diganti. Thomas Trikasih Lembong adalah mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

  5. Sofyan Djalil menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Sofyan Djalil sebelumnya adalah Koordinator Bidang Perekonomian.

  6. Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto. Pramono adalah politisi senior PDI Perjuangan.

Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah tepat atau tidak tepatkah reshuffle kabinet ini? Jika berbicara mengenai tepat atau tidak tepatnya reshuffle kabinet ini, semua orang dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan hal ini tidak akan dapat terjawab tuntas jika perdebatan hanya berkutat di pertanyaan tersebut. Selain itu, pertanyaan tersebut dianggap tidak dapat dijawab karena parameter ‘tepat’ itu sendiri belum dapat terukur dengan akurat, selama ini ukuran ‘tepat’ hanya didasarkan pada hati nurani dan logika pribadi yang tentu tidak dapat digeneralisir menjadi ‘tepat’ yang baku.

Realita mengenai kinerja keenam menteri yang diberhentikan mungkin dapat menjadi alasan yang kuat untuk mereshuffle, tetapi apakah Jokowi kini telah memiliki pengganti yang lebih baik dari sebelumnya? Jawabannya belum tentu, karena kinerja keenam menteri yang baru pun belum dapat dilihat atau dirasakan secara nyata.

Terlepas dari banyaknya juga rumor yang beredar, baik yang pro maupun yang kontra, penggantian keenam menteri ini memiliki pertimbangannya sendiri oleh presiden. Bahwa tepat atau tidaknya reshuffle kabinet kerja Jokowi ini bukan menjadi hal utama, karena yang terpenting adalah apakah setelah reshuffle ini kinerja kabinet di kemudian hari dapat lebih berjalan dengan baik dan tepat sasaran, dengan melepaskan segala kepentingan politik dan bertujuan untuk kebaikan dan kesejatheraan rakyat. Terlepas dari apapun kepentingan Jokowi untuk mereshuffle, itu semua merupakan hak prerogatifnya dan tugas kita sebagai mahasiswa kaum intelektual dan masyarakat itu sendiri adalah untuk dapat terus mengawasi kinerja pemerintahan dan dapat membantu menteri-menteri tersebut untuk dapat membangun negeri melalui sikap hidup yang produktif sebagai bentuk aksi yang solutif.

BERPIKIR BESAR, dan BERTINDAK

 

DIREKTORAT JENDERAL KAJIAN dan AKSI STRATEGIS
LEMBAGA KEPRESIDENAN MAHASISWA UNPAR 15/16

Recent Posts